Bandung, 4 Mei 2026

     Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melaksanakan apel pagi sebagai pembuka kegiatan di awal pekan yang diikuti oleh seluruh aparatur.

     Apel pagi dipimpin oleh Ibu Erna Dwi Safitri, S.H., M.H. selaku Pembina Apel, dengan Bapak Mokhamad Amirudin, S.H. sebagai Komandan Apel.

     Dalam amanatnya, Pembina Apel mengajak seluruh aparatur untuk memulai minggu kerja dengan semangat baru, meningkatkan kinerja, serta melaksanakan setiap tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab.

     Selain itu, disampaikan pula pentingnya menjaga konsistensi dan semangat dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2026, sebagai bagian dari upaya mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

     Apel pagi ditutup dengan doa, sebagai harapan agar seluruh aktivitas dan tugas yang dijalankan pada minggu ini dapat berjalan lancar dan penuh keberkahan.

Bandung, 6 April 2026

     Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melaksanakan rapat bulanan periode April 2026 yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua PTUN Bandung serta dihadiri oleh Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan ASN.

     Kegiatan rapat dimoderatori oleh Bapak Baharuddin, S.H., M.H., Hakim PTUN Bandung, yang membuka acara dengan membacakan agenda rapat.

     Rapat diawali dengan paparan laporan kinerja serta kondisi terkini dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebagai bentuk evaluasi dan penguatan kinerja organisasi.

     Selanjutnya, Ketua PTUN Bandung memberikan pembinaan kepada seluruh aparatur dengan kembali menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016 serta Maklumat KMA Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017. Selain itu, disampaikan pula penekanan terhadap kode etik Hakim, Panitera, Jurusita, serta kode etik pegawai Mahkamah Agung dan Aparatur Sipil Negara pada umumnya, termasuk pentingnya menjaga integritas dan disiplin kerja.

     Dalam arahannya, Ketua juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi aparatur, yang tidak hanya melalui pendidikan dan pelatihan formal seperti diklat, bimtek, dan workshop, tetapi juga dapat dilakukan melalui forum diskusi serta sharing session bersama rekan kerja maupun atasan langsung.

     Sementara itu, Wakil Ketua PTUN Bandung mengingatkan terkait pelaksanaan laporan hawasbid, pembangunan Zona Integritas, disiplin presensi, serta pentingnya pengawasan oleh atasan langsung yang harus dilakukan secara konsisten dan penuh tanggung jawab.

     Melalui rapat bulanan ini, diharapkan seluruh aparatur PTUN Bandung dapat terus meningkatkan kinerja, memperkuat integritas, serta menjaga komitmen dalam mewujudkan peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Bandung, 6 April 2026

     Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melaksanakan apel pagi yang diikuti oleh seluruh aparatur.

     Apel pagi dipimpin oleh Ibu Selvie Ruthyarodh, S.H., Hakim PTUN Bandung selaku Pembina Apel, dengan Bapak Mokhamad Amirudin, S.H., Sekretaris PTUN Bandung sebagai Komandan Apel.

     Dalam amanatnya, Pembina Apel mengingatkan kembali pesan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa “integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.”

     Disampaikan bahwa integritas harus senantiasa diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas, sebagai bentuk konsistensi antara ucapan, keyakinan, dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai integritas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan, meningkatkan kredibilitas, menjaga martabat institusi, serta mewujudkan peradilan yang berkualitas.

     Melalui apel pagi ini, diharapkan seluruh aparatur PTUN Bandung dapat terus menjaga dan menguatkan integritas dalam bekerja, sehingga mampu memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada keadilan bagi masyarakat.

     Apel pagi ditutup dengan doa sebagai harapan agar seluruh rangkaian kegiatan dan tugas yang dijalankan senantiasa diberikan kelancaran dan keberkahan.

Bandung, 1 April 2026

     Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengikuti kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Sidang Kartika PTUN Bandung.

     Dalam suasana pasca Idulfitri, Dirjen Badilmiltun menyampaikan bahwa makna Idulfitri sebagai “kembali suci” harus diwujudkan dalam bentuk komitmen nyata aparatur terhadap nilai-nilai anti korupsi, etika profesi, kejujuran, dan keadilan, serta tidak menyalahgunakan wewenang dalam pelaksanaan tugas.

     Lebih lanjut, pembinaan menekankan pentingnya evaluasi kinerja, pembangunan budaya kerja yang harmonis, pendalaman nilai spiritual, serta penguatan profesionalisme aparatur. Hal ini bertujuan untuk membentuk aparatur peradilan yang bersih dan berintegritas, sehingga mampu menghadirkan pelayanan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

     Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan berbagai agenda terkait pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Ditjen Badilmiltun Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.

     Kegiatan pembinaan ini menjadi momentum bersama untuk terus memperkuat komitmen, kedisiplinan, dan integritas di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, guna mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang semakin baik.

Bandung, 27 Maret 2026

     Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melaksanakan apel sore yang diikuti oleh seluruh aparatur sebagai penutup kegiatan pekan kerja.

     Apel sore dipimpin oleh Bapak Roni Erry Saputro, S.H., M.H., Wakil Ketua PTUN Bandung selaku Pembina Apel, dengan Bapak Dadan Suherlan, S.H., Panitera Muda Hukum sebagai Komandan Apel.

      Dalam amanatnya, Pembina Apel menyampaikan pentingnya menjaga semangat kerja, memperkuat kekompakan, serta terus membangun Zona Integritas dalam upaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

     Selain itu, seluruh aparatur diingatkan untuk senantiasa menjaga kesehatan di tengah aktivitas kerja, serta memanfaatkan waktu akhir pekan dengan baik bersama keluarga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

     Apel sore juga diakhiri dengan ucapan selamat berakhir pekan, dengan harapan seluruh aparatur dapat kembali menjalankan tugas pada hari Senin dengan semangat yang lebih baik.

     Kegiatan apel sore ditutup dengan doa, sebagai bentuk harapan agar seluruh aktivitas yang telah dilaksanakan mendapatkan keberkahan dan kelancaran ke depan.

Bandung, 9 Maret 2026

     Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melaksanakan Rapat Bulanan Periode Maret 2026 yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua PTUN Bandung, serta dihadiri oleh Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan ASN.

      Kegiatan rapat dimoderatori oleh Bapak M. Iqbal M., S.H., M.H., Hakim PTUN Bandung, yang membuka acara dengan membacakan agenda rapat.

     Rapat diawali dengan paparan dan laporan kinerja dari unsur Kepaniteraan dan Kesekretariatan, yang memaparkan kondisi terkini serta capaian kinerja masing-masing bagian sebagai bahan evaluasi bersama.

     Selanjutnya, Ketua PTUN Bandung memberikan pembinaan kepada seluruh aparatur dengan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016 serta Maklumat KMA Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017. Dalam arahannya, Ketua juga mengingatkan kembali tentang kode etik Hakim, Panitera, Jurusita, serta kode etik pegawai Mahkamah Agung dan Aparatur Sipil Negara pada umumnya.

     Selain itu, aspek integritas dan disiplin kerja turut menjadi perhatian utama sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

     Wakil Ketua PTUN Bandung dalam kesempatan tersebut juga mengingatkan agar seluruh tim segera melakukan monitoring dan evaluasi (monev) eviden Zona Integritas dengan melakukan pembaruan data secara berkala. Hal ini menjadi penting mengingat PTUN Bandung merupakan satuan kerja mandatori dalam implementasi Zona Integritas Tahun 2026, dengan target meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

     Dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik, turut dilaksanakan sosialisasi pengembangan aplikasi PPID Online oleh Bagian Hukum PTUN Bandung, sebagai upaya mendukung keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat.

     Melalui rapat bulanan ini, diharapkan seluruh aparatur PTUN Bandung dapat semakin meningkatkan kinerja, memperkuat integritas, serta mempercepat pencapaian target pembangunan Zona Integritas menuju birokrasi yang bersih dan melayani.

Bandung, 5 Maret 2026

     Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melaksanakan rapat Tim Zona Integritas (ZI) dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI di lingkungan PTUN Bandung.

     Rapat ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang disampaikan dalam kegiatan pembinaan pada Rabu, 4 Maret 2026, dimana PTUN Bandung ditetapkan sebagai satuan kerja mandatori dalam implementasi Zona Integritas Tahun 2026.

     Dalam rapat tersebut, Bapak Roni Erry Saputro, S.H., M.H., selaku Ketua Tim ZI sekaligus Wakil Ketua PTUN Bandung, menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan Zona Integritas berbasis aplikasi wajib dipenuhi pada setiap tahapan. Proses evaluasi nantinya akan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

     Lebih lanjut disampaikan bahwa batas waktu pengisian data oleh satuan kerja adalah hingga 31 Maret 2026. Oleh karena itu, seluruh tim diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap area perubahan dengan melakukan pembaruan data serta melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.

     Melalui rapat ini diharapkan seluruh tim dapat semakin memperkuat koordinasi dan komitmen dalam pembangunan Zona Integritas, sehingga target mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani dapat tercapai dengan optimal.

Bandung, 4 Maret 2026

     Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengikuti kegiatan pembinaan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini diikuti oleh aparatur PTUN Bandung dari Ruang Sidang Kartika.

     Dalam arahannya, Dirjen Badilmiltun menyampaikan sejumlah hal penting yang menjadi perhatian bersama, di antaranya persiapan Peradilan Tata Usaha Negara Cup (PTWP) Tahun 2026, optimalisasi jam kerja selama bulan Ramadan, peningkatan nilai spiritual aparatur, serta pentingnya menjaga pelayanan prima kepada masyarakat.

     Selain itu, Dirjen Badilmiltun juga menekankan pentingnya pengawasan kepemimpinan, kedisiplinan, serta integritas sebagai nilai utama yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh aparatur peradilan.

     Dalam kesempatan tersebut juga diingatkan kepada seluruh aparatur di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara agar tidak meminta sumbangan kepada instansi, satuan kerja, maupun perusahaan dengan dalih Tunjangan Hari Raya (THR) atau bentuk lainnya, sebagai bagian dari komitmen menjaga integritas dan mencegah praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan.

     Pembinaan juga mencakup penyampaian informasi terkait pelaksanaan cuti tahunan menjelang libur Hari Raya Idulfitri, kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta implementasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) beserta jadwal dan tahapan pelaksanaannya pada tahun 2026.

     Dalam kesempatan tersebut turut diumumkan bahwa PTUN Bandung menjadi salah satu satuan kerja mandatori dalam implementasi PMPZI Tahun 2026, yang diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen dalam pembangunan Zona Integritas menuju wilayah birokrasi yang bersih dan melayani.

     Melalui kegiatan pembinaan ini, diharapkan seluruh aparatur PTUN Bandung dapat terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, serta integritas dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan.

Bandung, 5 Februari 2026

     Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Asesor Pembangunan Zona Integritas yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara secara hybrid, yakni melalui moda daring (online) dan luring (offline).

     Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur peradilan sebagai asesor pembangunan Zona Integritas, sekaligus memperkuat pemahaman mengenai strategi dan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

     Dalam arahannya, Dirjen Badilmiltun menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan langkah strategis untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, pembangunan ZI juga menjadi fondasi penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

     Melalui kegiatan Bimtek ini, diharapkan Aparatur PTUN Bandung semakin siap berperan aktif dalam proses pembangunan Zona Integritas, serta mampu menjadi agen perubahan dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang profesional, berintegritas, dan terpercaya.

Bandung, 4 Februari 2026

     Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengikuti kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara bertempat di Ruang Sidang Kartika PTUN Bandung secara daring melalui Zoom Meeting.

      Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan bagi para Pimpinan, Hakim, serta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara se-Indonesia. Pembinaan tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas kinerja, serta menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas peradilan.

     Dalam arahannya, Dirjen Badilmiltun menyampaikan beberapa hal penting terkait pelaksanaan kegiatan laporan tahunan, bimbingan teknis, kelompok kerja, sosialisasi, serta rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) ke-35.

     Selain itu, turut disampaikan amanat Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa integritas merupakan sebuah keharusan, sedangkan profesionalitas adalah sebuah keniscayaan dalam menjalankan tugas sebagai aparatur peradilan.

     Kegiatan pembinaan ini menjadi momentum bersama untuk semakin memperkuat komitmen, disiplin, dan integritas seluruh jajaran Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, demi terwujudnya pelayanan peradilan yang semakin profesional dan terpercaya.