Bandung, 23 Juli 2026

     Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penanganan Pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas sistem pengawasan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

     Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mengevaluasi proses penanganan pengaduan yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna memastikan setiap pengaduan dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu, objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

     Melalui monitoring dan evaluasi ini, PTUN Bandung berkomitmen untuk terus memperkuat mekanisme penanganan pengaduan sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola peradilan yang akuntabel. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap laporan masyarakat memperoleh penanganan yang profesional, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menjadi sarana perbaikan berkelanjutan bagi organisasi.

Bandung, 15 Juli 2026

     Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menerima kegiatan pembinaan dan koordinasi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan peradilan serta menindaklanjuti Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Daerah (TLHP Hawasda) Tahun 2026.

     Kegiatan ini difokuskan pada koordinasi percepatan penyelesaian perkara sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan. Melalui pembinaan tersebut, dilakukan evaluasi terhadap capaian penyelesaian perkara yang telah dilaksanakan oleh PTUN Bandung.

     Selain melakukan evaluasi, kegiatan ini juga menjadi forum untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara, baik dari aspek teknis maupun administratif, sehingga dapat dirumuskan solusi yang tepat dan berkelanjutan.

     Dalam koordinasi tersebut, PTTUN Jakarta bersama PTUN Bandung membahas berbagai langkah strategis guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas penyelesaian perkara, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip penyelenggaraan peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

     Pembinaan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memperkuat tata kelola peradilan, meningkatkan kualitas kinerja satuan kerja, serta memastikan setiap proses penyelesaian perkara dapat dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sesuai dengan asas peradilan.

Bandung, 14 Juli 2026

     Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengikuti kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Badilmiltun) sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola organisasi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran di lingkungan peradilan.

     Dalam pembinaannya, Ditjen Badilmiltun menekankan kepada seluruh satuan kerja yang telah memperoleh Anggaran Belanja Tambahan (ABT) agar melaksanakan anggaran tersebut secara optimal serta menyampaikan laporan realisasinya kepada Direktorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

     Selain itu, seluruh satuan kerja juga diingatkan untuk tidak bersikap egois dalam pengelolaan DIPA 05, khususnya apabila terdapat alokasi anggaran yang diperkirakan tidak dapat terserap secara optimal. Langkah koordinasi dan pelaporan secara tepat waktu diharapkan dapat mendukung efektivitas pengelolaan anggaran di lingkungan Badilmiltun secara keseluruhan.

     Arahan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan efisien, sehingga setiap alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan.

Bandung, 13 Juli 2026

     Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyelenggarakan Sosialisasi BPJS Kesehatan sebagai upaya meningkatkan pemahaman seluruh aparatur mengenai Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta optimalisasi pengelolaan kepesertaan BPJS Kesehatan di lingkungan PTUN Bandung.

     Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak dan kewajiban peserta Program JKN, mekanisme layanan kesehatan, serta berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan.

     Selain itu, sosialisasi juga menjadi sarana untuk mengoptimalkan pengelolaan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan di lingkungan PTUN Bandung sehingga seluruh aparatur dapat memperoleh manfaat layanan kesehatan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

     Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh aparatur PTUN Bandung semakin memahami pentingnya Program JKN sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial nasional yang mendukung peningkatan kesejahteraan pegawai, menjaga produktivitas kerja, serta memberikan rasa aman dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Bandung, 10 Juli 2026

     Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Wakil Ketua PTUN Bandung, Bapak Mohamad Syauqie, S.H., M.H., yang dipimpin langsung oleh Ketua PTUN Bandung, Ibu Dr. Nelvy Christin, S.H., M.H.

     Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Ruang Sidang Kartika PTUN Bandung dan dihadiri oleh seluruh aparatur PTUN Bandung, tamu undangan, rohaniwan, serta Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Bapak Mahartoyo Sukmo, S.H., M.H. dan Bapak Deny Riswanto, S.H., M.H., yang bertindak sebagai saksi dalam pengambilan sumpah jabatan.

     Dalam sambutannya, Ketua PTUN Bandung menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir pada acara pelantikan tersebut. Beliau juga menyampaikan ucapan selamat kepada Wakil Ketua PTUN Bandung yang baru dilantik serta mendoakan agar amanah yang diberikan senantiasa membawa keberkahan.

     Ketua PTUN Bandung berharap agar Wakil Ketua yang baru dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, profesionalisme, dan rasa tanggung jawab, serta selalu menjunjung tinggi nilai-nilai pengabdian kepada institusi dan masyarakat pencari keadilan.

Dalam arahannya, Ketua PTUN Bandung mengajak seluruh aparatur untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan organisasi. Semangat kebersamaan, sinergi, dan komitmen yang kuat diharapkan mampu membawa PTUN Bandung menjadi lembaga peradilan yang semakin profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan prima.

“Mari keluarkan versi terbaik kita untuk PTUN Bandung yang lebih baik.”

     Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kepemimpinan di lingkungan PTUN Bandung, sekaligus mempertegas komitmen bersama dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta mewujudkan badan peradilan yang modern dan terpercaya.

     Rangkaian acara ditutup dengan doa bersama, pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik, serta sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan komitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Bandung, 3 Juli 2026

     Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah melaksanakan Audit Kinerja yang berlangsung pada 29 Juni s.d. 3 Juli 2026. Audit tersebut dilakukan oleh Tim Pemeriksa Audit Kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya pengawasan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan peradilan.

     Tim audit dipimpin oleh Bapak Kusman selaku Ketua Tim, dengan anggota yang terdiri atas Bapak Dirgha Zaki Azizul (Hakim Yustisial), Ibu Dwi Era Wahyuni selaku Sekretaris Tim, serta Bapak William Parsaulian Simamora dan Ibu Altia Paradila Sapari, S.E. sebagai Anggota Tim.

     Audit kinerja ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan peradilan, meliputi kinerja penyelesaian perkara, kinerja pelaksanaan eksekusi, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan perkara, serta pelaksanaan fungsi pelayanan peradilan.

     Melalui audit ini, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan penilaian secara komprehensif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mendukung terciptanya tata kelola peradilan yang akuntabel dan berintegritas.

     Kegiatan audit juga bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas kinerja satuan kerja agar semakin cepat, transparan, efektif, dan efisien, sekaligus meminimalkan potensi risiko penyimpangan dalam tata kelola organisasi. Selain itu, hasil audit diharapkan menjadi bahan evaluasi yang konstruktif dalam rangka penyempurnaan sistem kerja dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

     PTUN Bandung menyambut baik pelaksanaan audit kinerja ini sebagai bagian dari komitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan, memperkuat akuntabilitas, serta mewujudkan pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.