PTUN Bandung Gelar Rapat Bulanan Periode Januari 2025

Mar 7, 2025 | Berita

Bandung, 24 Januari 2025

     Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melaksanakan rapat bulanan rutin yang dihadiri oleh seluruh aparatur mulai dari Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional, Calon Hakim, Staf, hingga PPNPN. Rapat ini berlangsung di ruang sidang utama dan dibuka oleh moderator, Bapak Yudi Rinaldi Surachman, S.H., M.H., yang juga menjabat sebagai Hakim PTUN Bandung.

     Ketua PTUN Bandung, Bapak H. Husban, S.H., M.H., memulai rapat dengan memberikan pembinaan terkait tiga Peraturan Mahkamah Agung (Perma), yakni:

  1. Perma 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya,
  2. Perma 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung,
  3. Perma 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System)

     Beliau mengingatkan seluruh aparatur agar senantiasa mematuhi peraturan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga kedisiplinan, integritas, dan profesionalisme. Ketua PTUN Bandung juga menekankan pentingnya audit laporan keuangan perkara. “Audit bukan untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan validasi data,” ujar beliau. Selain itu, beliau menyampaikan arahan terkait pengelolaan barang persediaan di bagian kesekretariatan.

Wakil Ketua PTUN Bandung, Bapak Dr. Hari Hartomo Setyo Nugroho, S.H., M.H., melanjutkan dengan pemaparan terkait evaluasi inovasi yang telah dilakukan. Beliau menekankan perlunya monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala untuk memastikan efektivitas inovasi. Selain itu, beliau mengimbau para hakim untuk meningkatkan penyelesaian perkara demi mendukung kinerja pengadilan secara keseluruhan.

Selanjutnya, Panitera PTUN Bandung memaparkan laporan kinerja kepaniteraan, yang mencakup berbagai aspek penyelesaian perkara dan administrasi perkara. Dilanjutkan oleh Sekretaris yang menyampaikan hasil kinerja kesekretariatan, termasuk laporan pengelolaan sumber daya dan anggaran.

Rapat ditutup dengan pengumuman Panitera Pengganti Terbaik Triwulan IV Tahun 2024, yang diraih oleh Bapak Heru Tjahjono, S.H. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh aparatur untuk terus meningkatkan kinerja dan dedikasi mereka dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan agenda yang padat dan pembahasan yang komprehensif, rapat bulanan PTUN Bandung kali ini menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat kerja bersama, evaluasi kinerja, dan menjaga komitmen terhadap visi misi pengadilan.

Pedoman Gugatan

Syarat Gugatan

Persyaratan pengajuan gugatan, dalam rangka tertib administrasi dan tertib pelaksanaan Persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dapat di akses disini 

Selengkapnya

Contoh Format Gugatan

Untuk memudahkan masyarakat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyediakan format / contoh – contoh Surat Kuasa, surat Gugatan dan Surat Jawaban

Selengkapnya

Pendaftaran Perkara

Pendaftaran Perkara

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan melalui tautan berikut

Selengkapnya

Ecourt Mahkamah Agung

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan melalui tautan berikut

Selengkapnya

Informasi Cepat

Direktori Putusan PTUN Bandung

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik

Selengkapnya

Statistik Pengadilan

Berikut Ini Merupakan Statistik Penanganan Di Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Selengkapnya

Informasi Kasasi dan PK

Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi & PK

Selengkapnya

Bantuan Hukum

Informasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu Di Pengadilan dan Juga Melayani Konsultasi Hukum Tata Usaha Negara

Selengkapnya

Siwas Mahkamah Agung RI

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya

Selengkapnya

Survei IKM dan IPAK

Berikut ini Merupakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Selengkapnya

Tautan

Mahkamah Agung RI

Jl. Medan Merdeka Utara NO.9-13 Jakarta

Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer Dan TUN

Jl. Ahmad Yani Kav. 58 lt. 9-10 Cempaka Putih – Jakarta Pusat

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Jl. Cikini Raya No 117, Jakarta Pusat

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Jl. LLRE Martadinata St No.54, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung

Kejaksaan Negeri Bandung

Jl. Jakarta No. 42-44 Kota Bandung

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Jl. Dipenogoro, No. 22, Bandung

Pemerintah Daerah Kota Bandung

Jl. Wastukencana No. 2, Babakan Ciamis,Kota Bandung

Pedoman Gugatan

Syarat Gugatan

Persyaratan pengajuan gugatan, dalam rangka tertib administrasi dan tertib pelaksanaan Persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dapat di akses disini 

Selengkapnya

Contoh Format Gugatan

Untuk memudahkan masyarakat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyediakan format / contoh – contoh Surat Kuasa, surat Gugatan dan Surat Jawaban

Selengkapnya

Pendaftaran Perkara

Pendaftaran Perkara

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan melalui tautan berikut

Selengkapnya

Ecourt Mahkamah Agung

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan melalui tautan berikut

Selengkapnya

Informasi Cepat

Direktori Putusan PTUN Bandung

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik

Selengkapnya

Statistik Pengadilan

Berikut Ini Merupakan Statistik Penanganan Di Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Selengkapnya

Informasi Kasasi dan PK

Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi & PK

Selengkapnya

Bantuan Hukum

Informasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu Di Pengadilan dan Juga Melayani Konsultasi Hukum Tata Usaha Negara

Selengkapnya

Siwas Mahkamah Agung RI

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya

Selengkapnya

Survei IKM dan IPAK

Berikut ini Merupakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Selengkapnya

Tautan

Mahkamah Agung RI

Jl. Medan Merdeka Utara NO.9-13 Jakarta

Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer Dan TUN

Jl. Ahmad Yani Kav. 58 lt. 9-10 Cempaka Putih – Jakarta Pusat

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Jl. Cikini Raya No 117, Jakarta Pusat

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Jl. LLRE Martadinata St No.54, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung

Kejaksaan Negeri Bandung

Jl. Jakarta No. 42-44 Kota Bandung

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Jl. Dipenogoro, No. 22, Bandung

Pemerintah Daerah Kota Bandung

Jl. Wastukencana No. 2, Babakan Ciamis,Kota Bandung