Diskusi Reboan Seri 42 PTUN Bandung: Bahas Peluang dan Tantangan Sengketa TUN Pertanahan Pasca Kebijakan Sertipikat Tanah Elektronik

Jul 16, 2025 | Berita

Bandung, 16 Juli 2025

     Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung kembali menggelar Diskusi Reboan Seri ke-42 dengan mengangkat tema “Peluang dan Tantangan Sengketa Tata Usaha Negara Pertanahan Pasca Kebijakan Sertipikat Tanah Elektronik dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik.”

     Diskusi ini diawali dengan keynote speech dari Yang Mulia Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia. Materi diskusi disampaikan oleh Sekretaris Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Kementerian ATR/BPN, Bapak Shamy Ardian, S.T., M.Eng., yang dipaparkan secara daring oleh Bapak Andrias Pamungkas, S.Kom., M.H., dan luring oleh Bapak Didik Purnkmo, S.S.T., M.Si.

     Diskusi Reboan kali ini dilaksanakan secara luring di Gedung PTUN Bandung dengan dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Bapak Dr. Bambang Heriyanto, S.H., M.H., para Hakim Tinggi PTTUN Jakarta, Ketua PTUN Bandung Bapak H. Husban, S.H., M.H., Ketua PTUN Jakarta Ibu Oenoen Pratiwi, S.H., M.H., Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Kolonel Kum Erwin Kristiyono, S.H., M.H., Koordinator Asisten Kamar TUN Bapak Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Wakil Ketua PTUN Bandung Bapak Hari Hartomo S.N., S.H., M.H., para Hakim Yustisial TUN, serta Hakim PTUN Bandung.

     Selain diikuti secara luring, diskusi ini juga dihadiri secara daring oleh para Pimpinan dan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dari seluruh Indonesia.

     Adapun materi diskusi berfokus pada sosialisasi kebijakan terbaru Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur penerbitan dokumen elektronik dalam pendaftaran tanah, sebagai langkah transformasi digital di lingkungan Kementerian ATR/BPN dengan mulai diterapkannya sertipikat elektronik.

     Dengan adanya diskusi ini diharapkan seluruh aparatur peradilan TUN dapat memahami dinamika kebijakan terbaru di bidang pertanahan, sehingga mampu menghadapi potensi sengketa TUN pertanahan secara profesional dan berwawasan ke depan.

Pedoman Gugatan

Syarat Gugatan

Persyaratan pengajuan gugatan, dalam rangka tertib administrasi dan tertib pelaksanaan Persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dapat di akses disini 

Selengkapnya

Contoh Format Gugatan

Untuk memudahkan masyarakat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyediakan format / contoh – contoh Surat Kuasa, surat Gugatan dan Surat Jawaban

Selengkapnya

Pendaftaran Perkara

Pendaftaran Perkara

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan melalui tautan berikut

Selengkapnya

Ecourt Mahkamah Agung

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan melalui tautan berikut

Selengkapnya

Informasi Cepat

Direktori Putusan PTUN Bandung

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik

Selengkapnya

Statistik Pengadilan

Berikut Ini Merupakan Statistik Penanganan Di Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Selengkapnya

Informasi Kasasi dan PK

Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi & PK

Selengkapnya

Bantuan Hukum

Informasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu Di Pengadilan dan Juga Melayani Konsultasi Hukum Tata Usaha Negara

Selengkapnya

Siwas Mahkamah Agung RI

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya

Selengkapnya

Survei IKM dan IPAK

Berikut ini Merupakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Selengkapnya

Tautan

Mahkamah Agung RI

Jl. Medan Merdeka Utara NO.9-13 Jakarta

Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer Dan TUN

Jl. Ahmad Yani Kav. 58 lt. 9-10 Cempaka Putih – Jakarta Pusat

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Jl. Cikini Raya No 117, Jakarta Pusat

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Jl. LLRE Martadinata St No.54, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung

Kejaksaan Negeri Bandung

Jl. Jakarta No. 42-44 Kota Bandung

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Jl. Dipenogoro, No. 22, Bandung

Pemerintah Daerah Kota Bandung

Jl. Wastukencana No. 2, Babakan Ciamis,Kota Bandung