Rapat Bulanan PTUN Bandung Periode Oktober 2024: Pembahasan Kinerja dan Evaluasi Inovasi Layanan

Okt 14, 2024 | Kegiatan Zona Integritas

Bandung, 14 Oktober 2024

     Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung kembali menggelar rapat bulanan untuk periode Oktober 2024, yang dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan dan aparatur, termasuk Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, ASN Pelaksana, CPNS, dan PPNPN PTUN Bandung. Rapat dimoderatori oleh Bapak Hari Sunaryo, S.H., yang membuka acara dengan membacakan agenda rapat yang telah disusun.

     Rapat dilanjutkan dengan penyampaian laporan dari dua bidang utama, yaitu Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Dari Kepaniteraan, laporan disampaikan terkait keadaan perkara dan kinerja operasional, sedangkan dari Kesekretariatan, disampaikan laporan mengenai realisasi penyerapan anggaran dan laporan kinerja Kesekretariatan.

     Dalam kesempatan ini, pimpinan PTUN Bandung juga kembali mengingatkan kepada seluruh aparatur pengadilan terkait Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 7, 8, dan 9 Tahun 2016 serta Maklumat KMA No. 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang pembinaan dan pengawasan di lingkungan peradilan. Seluruh aparatur diharapkan memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing dengan sebaik-baiknya.

     Salah satu agenda penting yang dibahas adalah terkait pengembangan inovasi Simkuring (Sistem Informasi Monitoring Kinerja Terintegrasi), di mana disarankan agar notifikasi pada Simkuring juga mencantumkan laporan MIS untuk melengkapi pengisian data dan administrasi perkara. Selain itu, pada pembahasan Zona Integritas (ZI) triwulan III, pimpinan menghimbau agar seluruh upaya reformasi birokrasi dilakukan secara berkelanjutan, dengan menjalin komunikasi yang baik antara bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

     Dalam hal sarana prasarana, khususnya untuk CCTV dan layanan inovasi lainnya, disampaikan bahwa monev (monitoring dan evaluasi) harus dilakukan setiap bulan oleh Kesekretariatan, sedangkan untuk Monev Posbakum (monitoring dan evaluasi kinerja layanan Pos Bantuan Hukum), akan dilaksanakan per triwulan oleh Kepaniteraan.

     Rapat ditutup dengan pemberian apresiasi kepada Ibu R. Rita Hastuti A, S.H., yang dinobatkan sebagai Panitera Pengganti Terbaik untuk periode Triwulan III Tahun 2024, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kinerjanya yang luar biasa.

     Dengan rapat ini, diharapkan semua aparatur PTUN Bandung dapat terus meningkatkan kinerja serta terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. PTUN Bandung JUARA!

Pedoman Gugatan

Syarat Gugatan

Persyaratan pengajuan gugatan, dalam rangka tertib administrasi dan tertib pelaksanaan Persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dapat di akses disini 

Selengkapnya

Contoh Format Gugatan

Untuk memudahkan masyarakat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyediakan format / contoh – contoh Surat Kuasa, surat Gugatan dan Surat Jawaban

Selengkapnya

Pendaftaran Perkara

Pendaftaran Perkara

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan melalui tautan berikut

Selengkapnya

Ecourt Mahkamah Agung

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan melalui tautan berikut

Selengkapnya

Informasi Cepat

Direktori Putusan PTUN Bandung

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik

Selengkapnya

Statistik Pengadilan

Berikut Ini Merupakan Statistik Penanganan Di Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Selengkapnya

Informasi Kasasi dan PK

Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi & PK

Selengkapnya

Bantuan Hukum

Informasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu Di Pengadilan dan Juga Melayani Konsultasi Hukum Tata Usaha Negara

Selengkapnya

Siwas Mahkamah Agung RI

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya

Selengkapnya

Survei IKM dan IPAK

Berikut ini Merupakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Selengkapnya

Tautan

Mahkamah Agung RI

Jl. Medan Merdeka Utara NO.9-13 Jakarta

Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer Dan TUN

Jl. Ahmad Yani Kav. 58 lt. 9-10 Cempaka Putih – Jakarta Pusat

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Jl. Cikini Raya No 117, Jakarta Pusat

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Jl. LLRE Martadinata St No.54, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung

Kejaksaan Negeri Bandung

Jl. Jakarta No. 42-44 Kota Bandung

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Jl. Dipenogoro, No. 22, Bandung

Pemerintah Daerah Kota Bandung

Jl. Wastukencana No. 2, Babakan Ciamis,Kota Bandung