PTUN Bandung Gelar Monev Pengendalian Benturan Kepentingan, Perkuat Integritas dan Profesionalisme Aparatur

Jul 29, 2026 | Kegiatan Zona Integritas

Bandung, 29 Juli 2026

     Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengendalian Benturan Kepentingan sebagai bagian dari upaya memastikan penerapan kebijakan pencegahan dan penanganan benturan kepentingan berjalan secara efektif, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

     Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan untuk mengevaluasi penerapan pengendalian benturan kepentingan di lingkungan PTUN Bandung, sekaligus mengidentifikasi berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur.

     Melalui kegiatan tersebut, dilakukan peninjauan terhadap mekanisme pencegahan dan penanganan benturan kepentingan serta penyusunan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Evaluasi secara berkala diharapkan dapat memastikan setiap potensi benturan kepentingan dapat diantisipasi dan ditangani secara tepat, transparan, dan bertanggung jawab.

     Pengendalian benturan kepentingan merupakan salah satu unsur penting dalam membangun tata kelola organisasi yang baik. Dengan penerapan yang konsisten, aparatur diharapkan mampu menjaga objektivitas, independensi, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas.

     Pelaksanaan Monev ini juga menjadi bagian dari komitmen PTUN Bandung dalam memperkuat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas serta pencegahan berbagai potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan tugas dan pelayanan peradilan.

Pedoman Gugatan

Syarat Gugatan

Persyaratan pengajuan gugatan, dalam rangka tertib administrasi dan tertib pelaksanaan Persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dapat di akses disini 

Selengkapnya

Contoh Format Gugatan

Untuk memudahkan masyarakat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyediakan format / contoh – contoh Surat Kuasa, surat Gugatan dan Surat Jawaban

Selengkapnya

Pendaftaran Perkara

Pendaftaran Perkara

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan melalui tautan berikut

Selengkapnya

Ecourt Mahkamah Agung

Untuk informasi lebih lanjut, Silahkan melalui tautan berikut

Selengkapnya

Informasi Cepat

Direktori Putusan PTUN Bandung

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik

Selengkapnya

Statistik Pengadilan

Berikut Ini Merupakan Statistik Penanganan Di Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Selengkapnya

Informasi Kasasi dan PK

Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIAP-MARI) memuat informasi data perkara pada tingkat kasasi & PK

Selengkapnya

Bantuan Hukum

Informasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu Di Pengadilan dan Juga Melayani Konsultasi Hukum Tata Usaha Negara

Selengkapnya

Siwas Mahkamah Agung RI

Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya

Selengkapnya

Survei IKM dan IPAK

Berikut ini Merupakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Selengkapnya

Tautan

Mahkamah Agung RI

Jl. Medan Merdeka Utara NO.9-13 Jakarta

Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer Dan TUN

Jl. Ahmad Yani Kav. 58 lt. 9-10 Cempaka Putih – Jakarta Pusat

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Jl. Cikini Raya No 117, Jakarta Pusat

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Jl. LLRE Martadinata St No.54, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung

Kejaksaan Negeri Bandung

Jl. Jakarta No. 42-44 Kota Bandung

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Jl. Dipenogoro, No. 22, Bandung

Pemerintah Daerah Kota Bandung

Jl. Wastukencana No. 2, Babakan Ciamis,Kota Bandung