Bandung, 13 Oktober 2026
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melaksanakan Rapat Struktural Kesekretariatan yang dipimpin oleh Wakil Ketua PTUN Bandung. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai forum koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas serta program kerja pada masing-masing bagian kesekretariatan.
Dalam rapat tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan dan target yang telah ditetapkan. Pembahasan difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program kerja, identifikasi kendala, serta tindak lanjut yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja kesekretariatan.
Dari Bagian Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), pembahasan meliputi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), laporan pelaksanaan Work From Home (WFH), penyusunan surat keputusan (SK), instruksi dan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta monitoring dan evaluasi kepegawaian lainnya. Selain itu, rapat juga membahas tindak lanjut atas hasil pengawasan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Bagian Umum dan Keuangan membahas pemeliharaan sarana dan prasarana, Anggaran Biaya Tambahan (ABT), pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta monitoring realisasi anggaran. Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan sumber daya dan anggaran dilaksanakan secara tertib, efektif, dan bertanggung jawab untuk mendukung kelancaran operasional pengadilan.
Adapun Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP) membahas perkembangan program kerja, layanan internet, serta evaluasi Google Review. Evaluasi Google Review menjadi salah satu perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat publikasi pengadilan melalui ruang digital, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dan memberikan umpan balik terhadap pelayanan yang diberikan.
Melalui rapat struktural ini, diharapkan koordinasi dan sinergi antarbagian kesekretariatan semakin optimal. Setiap program kerja diharapkan dapat dilaksanakan sesuai target, sementara berbagai kendala dan hasil evaluasi dapat ditindaklanjuti secara efektif, terukur, dan bertanggung jawab.
PTUN Bandung terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui penguatan koordinasi, evaluasi berkelanjutan, serta tata kelola administrasi yang profesional dan akuntabel. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelayanan peradilan yang semakin berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat pencari keadilan, sekaligus mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
