Skip to content
  • Beranda
  • Tentang Pengadilan
    • Pengantar Ketua Pengadilan
    • Visi dan Misi Pengadilan
    • Tugas Pokok dan Fungsi
    • Profil Pengadilan
      • Sejarah Pengadilan
      • Profil Hakim dan Pegawai
        • Ketua
        • Wakil Ketua
        • Hakim
        • Pejabat Struktural
        • Panitera Pengganti
        • Fungsional
        • Jurusita Pengganti
        • Pelaksana
        • CPNS
        • PPNPN
      • Struktur Organisasi
      • Wilayah Yurisdiksi
      • Statistik Pegawai
    • Kepaniteraan Perkara
      • Standar Pelayanan Peradilan
      • Pemeriksaan Perkara
    • Sistem Pengelolaan Pengadilan
      • E-Learning Mahkamah Agung RI
      • Yurisprudensi
      • Pengawasan dan Kode Etik
      • Sanksi Disiplin
    • Survei Pelayanan Publik
    • Tim Pengelola Website
  • Layanan Publik
    • Informasi Pelayanan Pengadilan
      • Jam Kerja Layanan Publik
      • Jadwal Sidang
      • Tata Tertib Persidangan
    • Sistem Informasi Perkara
      • Penelusuran Perkara
      • Direktori Putusan
      • Statistik Perkara
    • Daftar Informasi Publik (DIP)
      • Tahun 2025
    • Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
    • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
    • Laporan
      • Laporan Bulanan
      • Laporan Tahunan
      • Laporan Perkara
      • Laporan Keuangan
      • Laporan Realisasi Anggaran
      • Laporan BMN
      • Laporan PNBP
      • Laporan LHKPN & LHKASN
      • Laporan IKM & IPAK
      • Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)
    • SAKIP
      • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
      • Indikator Kinerja Utama (IKU)
      • Rencana Strategis (RENSTRA)
      • Rencana Aksi Kinerja (RAK)
      • Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
      • Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
    • Proses Beracara
      • Alur Perkara Gugatan
      • Alur Sengketa Proses Pemilu
      • Alur Sengketa KIP
      • Alur Sengketa Lokasi Pembangunan
      • Alur Sengketa Fiktif Positif
      • Alur Permohonan Penyalahgunaan Wewenang
    • Pengumuman
      • Rencana Umum Pengadaan (RUP)
      • Lelang Barang dan Jasa
      • Tata Cara Lelang Barang dan Jasa Pemerintah
    • Layanan Pengaduan
      • Mekanisme Pengaduan
      • Hak-Hak Pelapor dan Terlapor
  • Layanan Hukum
    • Prosedur dan Biaya
      • Prosedur Permohonan Informasi
      • Prosedur Pengajuan Gugatan
      • Permohonan Eksekusi
      • Prosedur Pengembalian Sisa Panjar Perkara
      • Panjar Biaya Perkara
    • Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu
      • PRODEO
      • Prosedur Pemberian Layanan Hukum
      • Peraturan dan Kebijakan
      • Posbakum
      • Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum
    • Sidang Di Luar Gedung Pengadilan
  • Berita
    • Berita Terkini
    • Ucapan dan Pengumuman
  • Zona Integritas
    • SK Tim ZI
    • Area 1
    • Area 2
    • Area 3
    • Area 4
    • Area 5
    • Area 6
    • Kegiatan Zona Integritas
  • Hubungi Kami
PTUN Bandung Ikuti Diskusi RUU Jabatan Hakim: Bahas Hak, Seleksi, hingga Jenjang Jabatan

PTUN Bandung Ikuti Diskusi RUU Jabatan Hakim: Bahas Hak, Seleksi, hingga Jenjang Jabatan

Berita

Bandung, 15 Juli 2025      Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengikuti kegiatan Diskusi Muatan Materi Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom.      Kegiatan yang diselenggarakan oleh...

Recent Posts

  • Awali Pekan dengan Semangat Baru, PTUN Bandung Tegaskan Komitmen Menuju WBK 2026
  • PTUN Bandung Memperingati Hari Pendidikan Nasional 2026
  • PTUN Bandung Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Buruh
  • Tanpa Putusan, Sengketa Selesai! Gugatan Dicabut Setelah Tergugat Perbaiki Keputusan
  • Hakim PTUN Bandung Ikuti Seminar Nasional HUT IKAHI ke-73

Recent Comments

Tidak ada komentar untuk ditampilkan.

HUBUNGI KAMI

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

ALAMAT :

Diponegoro No.34, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115

 

KONTAK :

(022) 7213999

informasi@ptun-bandung.go.id

MEDIA SOSIAL

  • Ikuti
  • Ikuti
  • Ikuti
  • Ikuti

LOKASI KAMI

Copyright © 2025 IT Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

SICECEP